| Rangking Grop | Kelompok Data | Jumlah diakses |
| 1 |
- Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
| 4 |
| 2 |
- Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
| 2 |
| 3 |
- Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
| 2 |
| 4 |
- Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka
| 1 |
| 5 |
- Jumlah Partai Politik
- Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (Provinsi)
| 1 |
| 6 |
- Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun
- Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun
- Gedung Serba Guna yang Dibangun
- Perpustakaan yang Dibangun
- Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
- Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan lingkungan terdampak bencana
- Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi (lokasi)
- Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya
- Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana
- Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian
- Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)
- Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan
- Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (Provinsi)
| 1 |
| 7 |
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Laki-laki
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Perempuan
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon IV
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon III
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon II
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon I
| 1 |